JAKARTA - Perlambatan pertumbuhan investasi pada kuartal pertama 2025 menjadi pemicu penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah strategis. Meskipun angka investasi naik secara nominal, pertumbuhannya menurun dibanding tahun sebelumnya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyoroti bahwa kuncinya ada pada upaya deregulasi—penyederhanaan regulasi dan izin—yang harus intensif dijalankan agar transformasi sektor industri dan ekonomi berjalan selaras dengan target nasional.
Mengurai Hambatan Birokrasi di Daerah
Langkah pertama dalam strategi deregulasi adalah mempercepat proses perizinan di pemerintah daerah. Banyak investor masih ragu karena sistem izin yang beragam dan tumpang tindih di masing-masing daerah. Sri Mulyani menyarankan agar revisi peraturan daerah dilakukan secara konsisten, sehingga harmonisasi aturan dapat meminimalkan birokrasi berlebih. Jika perizinan lebih ringkas dan transparan, kepercayaan investor tentu meningkat, menciptakan iklim investasi yang lebih sehat.
Dorong Industri Melalui Keringanan Impor
Sektor manufaktur yang memiliki peran strategis bagi industri nasional diuntungkan melalui skema kemudahan impor bahan baku. Kemacetan supply chain akibat regulasi impor yang panjang sering menjadi momok bagi pelaku usaha. Dengan mempermudah proses impor, pemerintah berharap rantai pasokan bisa lebih efisien. Ini artinya produsen bisa berjalan lancar, biaya produksi rendah, dan daya saing produk dalam negeri meningkat.
TKDN yang Lebih Menguntungkan
Satu pokok penting lainnya adalah relaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Meski tujuan utama adalah menguatkan industri lokal, syarat TKDN yang terlalu berat justru membuat investor lari ke negara lain. Pemerintah kini mendorong revisi formula perhitungan dan persentase ideal agar bisa mengakomodasi investor besar dan kecil, tanpa mengorbankan target perkembangan industri nasional.
Insentif Fiskal dan Peran BUMN
Tidak hanya sekadar memotong regulasi, pemerintah juga memperkuat paket insentif fiskal—dari pembebasan pajak hingga kemudahan kredit. Sinergi dengan BUMN juga terus ditingkatkan. Salah satu wujudnya adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara, yang dirancang untuk mendampingi sektor swasta dan asing di berbagai proyek prioritas.
Badan semacam ini diharapkan mampu menggandeng pelaku usaha agar skema investasi lebih tertata. Dengan begitu, peran BUMN bukan hanya sebagai pelaksana proyek, tetapi sebagai katalis yang memobilisasi modal dan teknologi dari sektor swasta.
Aksi Konkret di Lapangan
Bukti nyata dari deregulasi telah terlihat di sektor pertanian. Sebelum adanya reformasi, distribusi pupuk bersubsidi sering terlambat karena ragam aturan yang mempersulit proses pengadaan dan distribusi. Kini, setelah dilakukan rangkaian penyederhanaan, sebanyak 145 aturan telah dipangkas. Akibatnya, petani lebih cepat mendapatkan pupuk sesuai musim tanam, mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani serta menahan inflasi pangan.
Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diberi dorongan melalui deregulasi bea cukai dan fasilitas ekspor-impor yang makin kompetitif. Dengan sistem yang lebih sederhana dan diawasi ketat, KEK diharapkan menjadi magnet investasi, khususnya untuk kegiatan ekspor dan manufaktur berorientasi ekspor.
Data Investasi: Realita dan Tantangan
Pada kuartal I 2025, realisasi investasi domestik mencapai Rp465 triliun, atau meningkat 15,9 persen secara tahunan. Namun angka ini masih di bawah target pertumbuhan nasional sebesar 4,5 hingga 4,7 persen. Jika dibandingkan, pertumbuhan investasi saat ini hanya mencapai 2,1 persen. Artinya, target untuk menstimulus investasi harus dinaikkan dua kali lipat agar selaras dengan target pertumbuhan ekonomi 4,7 hingga 5 persen. Artinya, langkah deregulasi tak bisa berhenti—melainkan harus terus dilakukan hingga hasil nyata terlihat di seluruh lini.
Membangun Sinergi Antar Institusi
Pemerintah menyadari bahwa deregulasi bukan hanya soal menyederhanakan aturan, tetapi juga tentang memastikan koordinasi antarlembaga berjalan baik. Buat itu, kerjasama dengan DPR dipicu untuk mendorong perubahan aturan formal. Dengan Kementerian/Lembaga seperti Bea Cukai, implementasi KEK dan izin impor dipercepat dan ditata. Peran Danantara menjadi vital di tingkat organisasi: memadukan investasi dan teknologi dari BUMN dan swasta dalam satu kolaborasi.
Tantangan dan Risiko
Meski deregulasi membuka pintu bagi percepatan investasi, ia juga membawa risiko—khususnya dalam hal kepastian hukum. Tanpa kerangka aturan yang jelas dan pengawasan konsisten, pelaku usaha dan investor akan menghadapi ketidakpastian. Regulasi yang dipangkas kadang meninggalkan celah interpretasi. Ini bisa memicu sengketa dan memperlambat pelaksanaan proyek. Pemerintah mesti menyeimbangkan deregulasi dengan penerapan sistem pengawasan berlapis, audit reguler, dan dialog intensif dengan sektor swasta agar lingkungan usaha tetap stabil.
Masa Depan Investasi RI
Sasaran jangka panjang dari paket deregulasi ini bukan sekadar menaikkan angka investasi, tapi juga mengubah wajah ekonomi Indonesia menjadi lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah membayangkan kombinasi antara konsumsi rumah tangga yang kuat dan investasi yang tumbuh signifikan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara konsisten di atas 5 persen—suatu capaian yang telah lama dinanti.
Langkah Berikutnya
Langkah konkret terus digulirkan, mulai dari perumusan aturan baru hingga implementasi di lapangan. Pemerintah tengah memetakan daerah-daerah yang masih mengalami kendala perizinan dan menggelar sosialisasi regulasi bagi investor. Selain itu, benchmarking terhadap negara-negara tetangga juga terus diperbarui untuk melihat bagaimana deregulasi sukses mendorong pertumbuhan investasi secara cepat.
Di sisi fiskal, skema insentif akan dievaluasi setiap triwulan agar tetap relevan dengan dinamika pasar global dan tren ekonomi dunia. BUMN lewat Danantara juga diminta menyusun peta investasi yang terintegrasi, agar setiap peluang investasi dapat ditindaklanjuti dalam satu ekosistem yang mendukung.
Deregulasi merupakan pintu utama menuju percepatan investasi. Dengan memangkas birokrasi, mempermudah impor, merelaksasi aturan TKDN, serta memperkuat insentif fiskal dan peran BUMN, pemerintah membentuk fondasi kuat bagi percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun agar hasilnya maksimal, sinergi, pengawasan hukum, dan evaluasi terus-menerus diperlukan.
Jika strategi ini dijalankan secara konsisten dan menyeluruh, bukan tak mungkin Indonesia akan melompat ke fase baru pertumbuhan: dengan realisasi investasi yang menggeliat, lingkungan usaha yang ringan, serta perekonomian yang kokoh di tengah tantangan global.