JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menegaskan bahwa alokasi anggaran kementerian bukan semata-mata pengeluaran, melainkan bentuk investasi strategis bagi negara. Dalam rancangan anggaran tahun 2026, Kementerian BUMN mengusulkan alokasi sebesar Rp604 miliar, yang dinilai akan berkontribusi langsung terhadap pemasukan negara melalui peningkatan kinerja BUMN dan setoran dividen.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa fokus kementerian adalah menciptakan nilai tambah bagi negara, bukan menjadi beban anggaran. Ia menekankan bahwa dana yang diusulkan akan digunakan secara optimal untuk meningkatkan performa perusahaan negara dan memperkuat tata kelola, sehingga berdampak langsung pada penerimaan negara, khususnya dari dividen melalui entitas baru, Danantara.
“Nah jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara. Tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara,” ujar Erick melalui keterangan resminya di Jakarta.
- Baca Juga Lonjakan Penumpang Pelni di Belawan
Danantara, Pilar Baru Pengelolaan BUMN
Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian BUMN telah melakukan sejumlah reformasi struktural, salah satunya adalah pembentukan Danantara sebagai pengelola kekayaan negara yang bertujuan memaksimalkan potensi BUMN. Danantara diharapkan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah bagi aset negara.
Dengan dukungan anggaran, Kementerian BUMN akan mendampingi Danantara dalam menjalankan sejumlah program penting, termasuk restrukturisasi BUMN, penguatan tata kelola, serta optimalisasi aset dan program-program penugasan pemerintah lainnya.
“Kementerian BUMN tidak hanya mengawasi, tetapi juga bernegosiasi dan mendampingi pelaksanaan tugas-tugas strategis pemerintah melalui Danantara,” tambah Erick.
Tanggung Jawab Lebih dari Sekadar Regulasi
Peran Kementerian BUMN saat ini bukan hanya sebatas regulator dan pengawas. Erick menyebutkan bahwa kementerian juga bertindak sebagai fasilitator berbagai penugasan dari pemerintah. Salah satu contohnya adalah kerja sama lintas kementerian dalam pengelolaan subsidi dan kompensasi, yang sebelumnya dilakukan dalam jangka dua tahun kini bisa diselesaikan dalam waktu enam bulan berkat efisiensi dan koordinasi yang lebih baik.
“Selain mendampingi Danantara, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam berbagai program. Misalnya penugasan terkait subsidi, itu sekarang bisa dikelola lebih cepat dan efisien,” kata Erick.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proses-proses seperti hapus buku dan hapus tagih yang berkaitan dengan penugasan pemerintah kepada BUMN. Langkah-langkah ini, meskipun tidak selalu populer, merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan keuangan perusahaan pelat merah agar tetap kompetitif dan relevan di pasar.
Penerapan Tata Kelola sebagai Landasan Reformasi
Kementerian BUMN terus menekankan bahwa kunci utama dari peningkatan performa perusahaan negara terletak pada penerapan tata kelola yang baik dan efisiensi operasional. Erick menyebutkan bahwa penguatan tata kelola menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi BUMN yang berorientasi pada hasil dan berdampak luas bagi masyarakat dan negara.
“Tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing BUMN dalam jangka panjang,” jelasnya.
Komitmen ini sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat transformasi ekonomi, di mana BUMN berperan sebagai motor penggerak dalam berbagai sektor strategis seperti energi, transportasi, digitalisasi, dan industri dasar.
Menanam untuk Menuai: Paradigma Baru Pengelolaan Anggaran
Dalam konteks ini, pengajuan anggaran Rp604 miliar oleh Kementerian BUMN bukanlah semata-mata untuk belanja rutin, tetapi lebih sebagai bentuk investasi yang diharapkan menghasilkan nilai ekonomi dan sosial. Melalui peningkatan performa perusahaan dan kontribusi Danantara, pemerintah berharap dapat memperoleh pemasukan lebih besar dalam bentuk dividen dan efisiensi keuangan negara.
Paradigma ini mencerminkan pendekatan yang lebih progresif dalam pengelolaan anggaran negara, di mana belanja kementerian dilihat dari sisi potensi dampak dan pengembaliannya, bukan sekadar angka pengeluaran.
Peran Sentral BUMN dalam Masa Depan Ekonomi Nasional
Dengan lebih dari 100 perusahaan BUMN di berbagai sektor strategis, peran kementerian dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan misi sosial sangat krusial. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan strategi melalui dukungan anggaran menjadi sangat penting dalam konteks ekonomi yang semakin kompetitif dan kompleks.
Erick optimistis bahwa dengan dukungan yang memadai, Kementerian BUMN bersama Danantara akan mampu memberikan hasil konkret, tidak hanya dalam bentuk peningkatan dividen, tetapi juga dalam memperkuat struktur ekonomi nasional dan memperluas dampak sosial dari kehadiran BUMN.
“Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara,” ujar Erick menutup penjelasannya.
Dengan landasan visi dan strategi yang jelas, Kementerian BUMN kini menapaki jalur baru dalam menjadikan institusi ini sebagai pusat nilai dan produktivitas negara, serta penggerak utama ekonomi Indonesia ke depan.