JAKARTA - Sebagai bagian dari transformasi organisasi yang berkelanjutan, Bank Indonesia (BI) kembali melakukan penyegaran struktur kepemimpinan di daerah. Empat pejabat resmi dilantik untuk mengisi posisi Kepala Perwakilan BI di beberapa provinsi strategis. Langkah ini mencerminkan komitmen BI dalam memperkuat peran daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, secara langsung melantik Hario Kartiko Pamungkas, Adidoyo Prakoso, Muhamad Irfan Sukarna, dan Ahmadi Rahman untuk mengisi posisi Kepala Perwakilan BI di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Pematangsiantar. Mereka sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kepala Perwakilan di wilayah berbeda, dan kini mendapat mandat baru guna mendorong peran strategis BI di daerah masing-masing.
Perry menekankan bahwa penempatan ini merupakan bagian dari proses panjang transformasi sumber daya manusia dan tata kelola organisasi di lingkungan Bank Indonesia. “Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah konkret menuju penguatan misi BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia juga menitipkan pesan agar para pejabat yang baru dilantik menjaga amanah dengan integritas tinggi, berani menghadapi tantangan yang terus berkembang, serta selalu mengandalkan pendekatan spiritual dalam menjalankan tugas negara.
Peran kepala perwakilan daerah menjadi semakin krusial di tengah dinamika global yang berdampak pada perekonomian nasional. Dalam waktu bersamaan, BI juga mencatat terjadinya aliran keluar modal asing dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini berkaitan dengan berbagai faktor eksternal, termasuk kebijakan ekonomi negara lain seperti Amerika Serikat yang memicu reaksi pasar global.
Direktur Eksekutif Komunikasi BI, Ramdan Denny, menjelaskan bahwa modal asing yang keluar terdiri dari penjualan bersih di SRBI sebesar Rp5,41 triliun, pasar saham sebesar Rp2,34 triliun, dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp160 miliar. Sejak awal tahun, angka jual neto mencapai Rp56,24 triliun di pasar saham, Rp35,08 triliun di SRBI, meskipun ada pembelian neto sebesar Rp59,27 triliun di SBN.
“BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah serta otoritas terkait lainnya, dan mengoptimalkan strategi bauran kebijakan guna menjaga ketahanan eksternal ekonomi nasional,” jelas Ramdan.
Dalam konteks ekonomi makro, BI juga mencatat adanya perubahan dalam indikator ekspektasi harga dan konsumsi masyarakat. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) pada Agustus mendatang diperkirakan mengalami penurunan, sementara untuk November justru akan meningkat. Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi ekspektasi inflasi di kalangan konsumen.
Secara terpisah, laporan survei konsumen BI mengindikasikan bahwa keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi tetap berada di zona optimis. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 117,8, naik dari bulan sebelumnya. Indeks ini mencerminkan persepsi positif terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi ke depan, terutama di kalangan usia 20–50 tahun.
Dari sisi konsumsi, penjualan ritel juga mengalami peningkatan. Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Juni menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,0% secara tahunan, didorong oleh permintaan yang meningkat pada kategori bahan bakar, sandang, dan suku cadang kendaraan. Momentum libur sekolah dan hari besar keagamaan turut memperkuat tren tersebut, seiring dengan program diskon pertengahan tahun.
Peningkatan penjualan bulanan juga tercatat sebesar 0,5% dibanding bulan sebelumnya. Penopangnya adalah kelompok peralatan informasi dan komunikasi, barang budaya, serta bahan bakar. Sebelumnya, pada bulan Mei, IPR mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 1,9%, membaik dibanding bulan sebelumnya yang justru mengalami kontraksi.
Meskipun demikian, dari perspektif pasar keuangan, tekanan masih terjadi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup pada angka Rp16.215, dan premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia lima tahun berada pada posisi 73,03 basis poin, mencerminkan stabilitas relatif terhadap risiko gagal bayar negara. Yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga turun menjadi 6,56 persen.
Pelantikan para kepala perwakilan daerah BI menjadi krusial dalam memastikan pelaksanaan berbagai kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dapat berjalan maksimal hingga ke daerah. Melalui jaringan kerja yang lebih kuat dan sinergis, Bank Indonesia berharap bisa menghadapi tantangan eksternal secara lebih adaptif, sekaligus merespons kebutuhan domestik dengan solusi yang tepat.
Peran BI di daerah juga semakin penting dalam menyerap informasi dari akar rumput, mendeteksi potensi gangguan ekonomi lokal, serta memastikan distribusi informasi kebijakan nasional berlangsung efektif. Para pemimpin yang baru diharapkan mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah dengan cara yang inklusif, terbuka, dan responsif terhadap dinamika ekonomi di wilayahnya.
Dengan penguatan struktur organisasi ini, BI menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan di pusat, tetapi juga pada sinergi aktif dan tanggung jawab para pemimpin di daerah. Ini menjadi bagian dari langkah konsisten menuju tata kelola yang lebih baik, transformasi yang adaptif, dan ekonomi nasional yang lebih tangguh menghadapi gejolak global.