JAKARTA - Upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok terus berlanjut. Pada bulan Juli 2025 ini, bantuan sosial (bansos) kembali disalurkan kepada jutaan keluarga penerima manfaat melalui dua program andalan: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, khusus bulan ini, pemerintah juga menambah nilai bantuan untuk penerima BPNT sebesar Rp400 ribu.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi masyarakat bawah akibat inflasi dan meningkatnya harga bahan pokok. Penambahan nilai bantuan diharapkan menjadi bantalan ekonomi bagi keluarga penerima.
Tambahan Bansos untuk BPNT
Sebanyak 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tercatat menerima BPNT pada Juli 2025. Untuk periode Juni dan Juli, bantuan ditambah masing-masing Rp200 ribu, sehingga total bantuan yang diterima dapat mencapai Rp800 ribu per keluarga selama dua bulan terakhir.
Program BPNT sendiri merupakan skema bantuan yang disalurkan secara nontunai dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan. Bantuan diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat ditukar dengan bahan pangan di e-warong (warung elektronik) yang telah ditunjuk pemerintah.
Penyaluran PKH Masih Berlanjut
Di samping BPNT, pemerintah juga tetap menyalurkan bantuan melalui PKH (Program Keluarga Harapan) kepada sekitar 10 juta keluarga. Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan setiap triwulan.
Besaran bantuan dalam PKH berbeda-beda, tergantung kategori anggota keluarga penerima:
Ibu hamil dan anak usia dini: Rp750 ribu
Anak sekolah dasar: Rp225 ribu
Anak sekolah menengah pertama (SMP): Rp375 ribu
Anak sekolah menengah atas (SMA): Rp500 ribu
Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp600 ribu
Bantuan langsung disalurkan ke rekening penerima atau melalui agen bank resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial.
Cara Cek Nama Penerima Bansos Juli 2025
Penerima manfaat kini tidak perlu datang ke kantor desa atau dinas sosial untuk memastikan status bantuan mereka. Pemerintah telah mempermudah proses pengecekan bansos melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store.
Berikut langkah-langkah mengecek status penerima bansos menggunakan NIK dan KTP:
Unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store
Daftar menggunakan NIK dan nomor KK
Pilih menu “Cek Bansos”
Masukkan nama lengkap dan domisili sesuai data KTP
Sistem akan menampilkan apakah kamu terdaftar sebagai penerima atau tidak
Jika belum terdaftar namun merasa berhak, masyarakat dapat mengajukan diri melalui fitur “Usul” di dalam aplikasi. Sebaliknya, jika menemukan penerima yang tidak sesuai, dapat melaporkannya melalui fitur “Sanggah”.
Perubahan Sistem Data Bansos: DTSEN Gantikan DTKS
Seiring penyaluran bansos di tahun 2025, pemerintah melakukan perubahan signifikan dalam sistem data penerima. Bila sebelumnya menggunakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), kini pemerintah beralih ke sistem DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
DTSEN disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diverifikasi oleh Kementerian Sosial, dengan tujuan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan berbasis data terkini. Sistem baru ini dipercaya lebih transparan, mutakhir, dan minim tumpang tindih.
Perubahan ini ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, yang menjadi dasar hukum penyesuaian sistem distribusi bansos nasional.
Dorongan Pemerintah Terhadap Ketepatan Pemanfaatan Bansos
Pemerintah tidak hanya fokus pada penyaluran, tetapi juga pada pemanfaatan bansos yang tepat. Isu penyalahgunaan bantuan sosial untuk kegiatan negatif seperti perjudian online (judol) turut menjadi sorotan.
Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), telah menyatakan akan memberi sanksi tegas kepada penerima bansos yang menggunakan bantuan tidak sesuai peruntukannya. Ia juga mendorong PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melakukan verifikasi data terhadap transaksi mencurigakan dari kalangan penerima bantuan.
Harapan untuk Penerima Manfaat
Dengan tambahan bantuan dan pembaruan sistem data, pemerintah berharap bansos yang disalurkan dapat menjadi stimulus ekonomi mikro bagi keluarga yang membutuhkan. Tidak hanya untuk konsumsi, bantuan ini juga bisa mendukung pendidikan anak, perawatan kesehatan dasar, dan menciptakan rasa aman ekonomi sementara.
Untuk itu, masyarakat diimbau segera mengecek status bantuan mereka secara mandiri menggunakan NIK dan KTP melalui aplikasi yang telah disediakan. Pemerintah juga membuka saluran aduan dan usulan untuk memastikan proses penyaluran bansos semakin akurat dan transparan.
Bulan Juli 2025 menjadi momen penting bagi penerima manfaat BPNT dan PKH. Tambahan bantuan Rp400 ribu serta kemudahan pengecekan bansos via aplikasi menjadi langkah maju dalam pelayanan publik. Dengan komitmen tinggi dari pemerintah dan pengawasan publik, bantuan ini diharapkan benar-benar meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan.