JAKARTA - Dorongan untuk mempercepat transisi menuju energi bersih di Indonesia kembali mendapat amunisi baru. Dua BUMN energi terbesar, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), resmi memperkuat sinergi dengan menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) pengembangan panas bumi.
Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas. Di atas kertas, terdapat 19 proyek panas bumi yang akan dikerjakan bersama dengan total kapasitas mencapai 530 Mega Watt (MW). Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat menjadi motor percepatan bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional, sekaligus memperkokoh ketahanan energi sesuai dengan visi Asta Cita Pemerintah.
Komitmen untuk Kemandirian Energi
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional. Fokus utamanya adalah memperkuat kemandirian energi sekaligus mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.
“Kami berkomitmen memastikan bahwa setiap inisiatif pengelolaan aset strategis dilaksanakan dengan tata kelola yang akuntabel, profesional, dan selaras dengan standar internasional. Melalui kolaborasi lintas BUMN yang terintegrasi, Danantara Indonesia mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia,” jelasnya.
Dalam MoU ini, ruang lingkup kemitraan meliputi perumusan skema kerja sama optimal, pemanfaatan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) masing-masing pihak, percepatan implementasi proyek, pelaksanaan studi kelayakan teknis dan komersial, hingga pembentukan tim kerja bersama melalui Joint Committee sebagai wadah koordinasi.
Peran Pertamina dalam Transisi Energi
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa panas bumi adalah salah satu tulang punggung energi bersih Indonesia. Melalui anak usaha PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), Pertamina memiliki mandat untuk mengelola wilayah kerja panas bumi nasional.
“Melalui kerja sama ini, kami menjajaki skema kolaboratif yang memungkinkan optimalisasi potensi wilayah kerja panas bumi secara terukur dan progresif. Bersama PLN dan Danantara Indonesia, kami siap mempercepat realisasi proyek strategis yang memberikan kontribusi langsung pada target transisi energi nasional dan peningkatan bauran EBT,” ujar Simon.
Selain MoU utama antara Pertamina dan PLN, dilakukan juga penandatanganan Head of Agreements antara PGEO dan PT PLN Indonesia Power (PLNIP) untuk pengembangan pembangkit listrik panas bumi. Ada pula komitmen perjanjian konsorsium antara PGE dan PLNIP di unit Ulubelu Bottoming (30 MW) dan Lahendong Bottoming (15 MW), yang merupakan bagian dari strategi cepat (quick win) untuk mendorong kapasitas PGEO menuju 1 GW dalam 2–3 tahun ke depan.
Potensi Besar yang Belum Tergarap Maksimal
Simon juga mengingatkan bahwa potensi panas bumi di Indonesia berada di posisi strategis dunia.
“Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia, mencapai 24 Giga Watt (GW), sementara kapasitas terpasang saat ini baru mencapai sekitar 2,5 GW. Ini merupakan fondasi kuat untuk bertumbuh lebih agresif ke depan. Mari kita gunakan peluang emas ini untuk mempercepat pengembangan panas bumi sebagai energi bersih dan andal,” tambahnya.
Sinergi antara perusahaan nasional seperti Pertamina, PLN, dan Danantara Indonesia dianggap sebagai cara paling efektif untuk memaksimalkan potensi tersebut. Selain mendukung target net zero emission 2060, kolaborasi ini akan menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Sinergi dari Hulu ke Hilir
Kesepakatan yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui PT Danantara Asset Management (Persero) ini tidak hanya fokus pada konstruksi pembangkit. Pendekatan yang diambil bersifat menyeluruh, dari hulu hingga hilir, termasuk pengelolaan aset, pembiayaan, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas SDM lokal.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset panas bumi yang ada, meningkatkan efisiensi operasional, serta meminimalkan risiko proyek. Dengan demikian, pembangunan pembangkit listrik panas bumi dapat berjalan lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas dan keberlanjutan lingkungan.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Proyek panas bumi yang akan dikerjakan ini bukan hanya soal penyediaan listrik ramah lingkungan. Manfaatnya juga mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan pertumbuhan industri pendukung.
Panas bumi sebagai sumber energi terbarukan juga memiliki keunggulan dibanding sumber energi fosil. Selain menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah, energi ini juga dapat menjadi pasokan listrik yang stabil dan tidak tergantung cuaca, berbeda dengan energi surya atau angin.
Dukungan terhadap SDGs dan ESG
Pertamina, sebagai perusahaan yang memimpin transisi energi di Indonesia, menegaskan komitmennya untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) dan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis. Seluruh program panas bumi ini diarahkan untuk memberikan dampak langsung terhadap pencapaian target tersebut.
Dengan target net zero emission pada tahun 2060, setiap langkah strategis yang diambil kini diarahkan untuk memperbesar kontribusi energi bersih dalam bauran energi nasional. Sinergi Pertamina-PLN-Danantara Indonesia dalam proyek panas bumi ini menjadi bukti nyata bahwa transisi energi tidak lagi sebatas wacana, melainkan sedang dijalankan secara konkret.
Penandatanganan MoU dilakukan di Gedung Wisma Danantara, Jakarta, dihadiri oleh Simon Aloysius Mantiri (Dirut Pertamina), Darmawan Prasodjo (Dirut PLN), dan Rosan Roeslani (CEO Danantara Indonesia). Momentum ini diyakini menjadi salah satu langkah penting menuju kemandirian energi dan masa depan Indonesia yang lebih hijau.