JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di Indonesia memasuki babak baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jika sebelumnya publik mengenal proyek-proyek besar seperti jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, kini fokus bergeser ke megaproyek yang tidak hanya berskala besar, tetapi juga menantang secara teknis dan finansial. Salah satu yang paling menonjol adalah Giant Sea Wall (GSW) atau Tembok Laut Raksasa, sebuah inovasi besar untuk melindungi Pantai Utara Jawa dari ancaman tenggelam akibat perubahan iklim.
Meski ambisius, proyek ini menimbulkan banyak diskusi, terutama karena estimasi biaya yang sangat besar, mencapai antara 500 triliun hingga 2.000 triliun rupiah. Anggaran sebesar ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang keberlanjutan proyek dan sumber pendanaannya, mengingat nilainya setara dengan anggaran pendapatan negara selama satu tahun.
Selain GSW, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada percepatan penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang rencana perpanjangannya hingga Surabaya tengah dipersiapkan. Proyek ini, yang telah berjalan beberapa tahun lalu tapi belum rampung, menjadi prioritas di tengah keterbatasan anggaran negara dan tantangan pembiayaan. Oleh sebab itu, skema kerja sama dengan investor asing dan sektor swasta semakin digencarkan.
Di tahun ini, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden yang memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan sekitar 77 proyek strategis. GSW menjadi proyek paling ambisius dalam daftar tersebut, merencanakan pembangunan tembok laut sepanjang hampir 1.000 kilometer dari Banten hingga Gresik. Melaksanakan proyek sebesar ini tentu membutuhkan strategi pendanaan yang inovatif, termasuk kolaborasi erat antara pemerintah, investor asing, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi tulang punggung pendanaan megaproyek ini. Bahkan, ajang internasional seperti International Conference on Infrastructure (ICI) telah diadakan untuk menarik minat investor global dan menjalin kemitraan strategis. Menariknya, konferensi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Infrastruktur, AHY, menandakan sinergi lintas generasi dan lintas partai dalam percepatan pembangunan.
BUMN seperti Danantara berperan sebagai lembaga pendanaan yang menjembatani antara proyek dan sumber modal. Namun, untuk proyek non-komersial seperti GSW, tantangan utama adalah minimnya insentif keuntungan finansial bagi investor. Di sisi lain, proyek ini juga menuai kritik dari sisi sosial dan lingkungan. Aktivitas nelayan dan tambak berpotensi terganggu, sementara aspek ekosistem pesisir menghadapi risiko besar. Masalah teknis lain termasuk risiko sungai tertutup yang bisa memicu banjir bila pompa penanggulangan gagal berfungsi.
Sebagai respons, muncul alternatif solusi seperti pembangunan tembok laut hanya di titik-titik rawan, memanfaatkan benteng alami seperti mangrove, atau melakukan relokasi penduduk terdampak. Namun, tiap opsi membawa tantangan dan konsekuensi tersendiri yang harus dikelola secara hati-hati.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya juga tidak lepas dari risiko besar, dengan biaya diperkirakan mencapai 700 triliun rupiah. Dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk balik modal, sehingga kesabaran dan komitmen investor menjadi ujian tersendiri. Perdebatan mengenai rute yang paling optimal terus berlangsung, agar proyek tidak bersaing atau bertabrakan dengan moda transportasi lain seperti penerbangan domestik yang sudah berkembang.
Di luar infrastruktur transportasi dan pertahanan pantai, RPJMN juga mengusung target ambisius pembangunan pembangkit listrik sebesar 69,5 GW hingga 2034. Proyek seperti PLTA Kayan di Kalimantan Utara, PLTS apung di waduk-waduk Jawa, dan PLTG berbasis gas di wilayah Andaman dan Tanimbar menjadi peluang investasi yang lebih menarik dan terukur, karena sudah memiliki skema pembiayaan dan kontrak yang jelas bersama PLN.
Walaupun target pemerintah sangat besar, kekhawatiran tentang kesiapan fiskal negara tidak bisa diabaikan. Beban keuangan yang berlebihan dapat membebani BUMN dan berpotensi mengganggu kinerja keuangan mereka, yang seharusnya mengutamakan keuntungan dan efisiensi.
Karenanya, kesuksesan megaproyek ini sangat bergantung pada perencanaan matang, pengelolaan risiko yang tepat, serta sinergi erat antara pemerintah, BUMN, dan investor. Pemerintah berupaya keras menghadirkan inovasi pendanaan dan kemitraan internasional untuk memastikan proyek ini tidak hanya megah di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak positif bagi kemajuan bangsa.
Dalam menghadapi tantangan teknis dan keuangan yang kompleks, kepemimpinan pemerintahan Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, yang diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
