JAKARTA - Fenomena hidrometeorologi yang kian sering terjadi menjadi perhatian serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara. Di tengah dinamika cuaca yang tidak menentu, masyarakat dan pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dapat muncul sewaktu-waktu.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan akan bahaya yang ditimbulkan oleh kondisi cuaca ekstrem. Potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, angin kencang, dan menurunnya jarak pandang menjadi ancaman nyata yang perlu diantisipasi secara serius.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Baabullah Ternate, Sakimin, mengungkapkan pentingnya kesiapan infrastruktur dalam menghadapi situasi cuaca yang ekstrem. Menurutnya, koordinasi antara berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga masyarakat di tingkat akar rumput, harus diperkuat guna meminimalisir risiko dan dampak dari bencana hidrometeorologi.
“Pemerintah dan masyarakat diimbau untuk memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah curah hujan dan pohon tumbang,” ujarnya.
Penegasan ini disampaikan dalam konteks meningkatnya intensitas hujan yang dapat membawa konsekuensi fatal jika tidak direspons dengan kesiapan yang memadai. Tidak hanya pembangunan fisik, aspek koordinasi dan komunikasi antarlembaga juga menjadi kunci dalam upaya mitigasi risiko bencana.
Sakimin menyoroti pentingnya peran aktif dari pemerintah daerah dalam menyikapi potensi ancaman ini. Ia menekankan bahwa sinergi antarsektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, perlu diperkuat untuk menghadirkan sistem peringatan dini dan tindakan cepat di lapangan.
“Pemerintah daerah juga diharapkan serta mengintensifkan koordinasi, sinergi, dan komunikasi antarpihak terkait. Dalam rangka kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometeorologi akibat hujan lebat dan angin kencang,” imbuhnya.
Lebih lanjut, BMKG meminta agar instansi seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, serta Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Maluku Utara dapat mengarahkan langkah-langkah preventif. Langkah tersebut meliputi penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di kawasan rawan longsor dan banjir.
“BPBD, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, dan Dirlantas Polda Maluku Utara agar menghindarkan masyarakat dan arus lalu lintas dari zona rawan longsor. Termasuk potensi banjir, dan banjir bandang,” tegas Sakimin.
Upaya pencegahan, menurut BMKG, tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam mengenali kondisi lingkungan sekitar menjadi bagian penting dari sistem ketahanan menghadapi bencana. Kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menghindari perilaku yang memperparah dampak bencana sangat dibutuhkan.
Sakimin pun mengingatkan bahwa pengelolaan sampah dan tata kelola ruang terbuka menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Perilaku sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dapat memberikan dampak besar dalam mencegah bencana, terutama di wilayah perkotaan dan daerah aliran sungai.
“Masyarakat diimbau untuk mengenali potensi bencana di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diharapkan mulai memahami cara mengurangi risiko bencana tersebut,” ucapnya.
Ia menambahkan, aksi kolektif yang dilakukan secara gotong royong di lingkungan tempat tinggal bisa menjadi modal sosial penting dalam membangun ketangguhan komunitas. “Misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Bergotong royong menjaga kebersihan, dan menata lingkungan sekitarnya,” ujar Sakimin, menutup penjelasannya.
Fenomena hidrometeorologi sendiri merupakan dampak langsung dari perubahan cuaca ekstrem yang ditandai oleh intensitas hujan tinggi dan angin kencang yang dapat menimbulkan berbagai bencana alam. Di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, kerentanan terhadap fenomena ini cenderung tinggi, terutama karena kondisi geografis yang berbukit dan banyaknya kawasan permukiman di daerah rawan longsor dan banjir.
Oleh karena itu, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Implementasi sistem informasi cuaca, pelatihan penanggulangan bencana, hingga edukasi publik tentang mitigasi risiko menjadi bagian integral dari strategi menghadapi fenomena ini.
Peringatan yang dikeluarkan BMKG merupakan sinyal kuat agar semua pihak tidak meremehkan gejala cuaca yang terjadi. Dalam konteks perubahan iklim global, kejadian cuaca ekstrem diperkirakan akan semakin sering terjadi. Maka dari itu, adaptasi terhadap dinamika iklim menjadi keharusan.
Dengan semangat kolaborasi dan kesiapsiagaan yang tinggi, Maluku Utara diharapkan dapat meminimalkan dampak dari ancaman hidrometeorologi dan membangun sistem ketahanan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana alam.
