JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menggencarkan strategi peningkatan investasi dengan menjadikan sektor pertambangan sebagai motor utama. Dengan target investasi mencapai Rp53,7 triliun yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), peran pertambangan dianggap krusial untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi regional.

Di antara sejumlah proyek strategis yang menjadi andalan, kehadiran PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi menjadi sorotan utama. Proyek tambang tersebut dinilai memiliki potensi untuk memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan struktur ekonomi lokal, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.

Faisal Arif Nasution, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sumatera Utara, menekankan pentingnya realisasi investasi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Ia menuturkan bahwa target investasi tersebut diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumut ke level 7,6% pada tahun 2029, naik signifikan dibandingkan capaian sebelumnya di angka 5,03%.

Keberhasilan program ini sangat tergantung pada akselerasi proyek strategis seperti tambang DPM. Pemerintah daerah berharap DPM segera memasuki fase konstruksi dan produksi agar manfaat ekonominya bisa segera dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk peluang kemitraan bisnis maupun penyediaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

Secara makro, sektor pertambangan memang telah terbukti sebagai kontributor utama terhadap pencapaian investasi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sektor ini menyumbang bagian besar dari total investasi Indonesia yang mencapai Rp1.714,2 triliun, melampaui target nasional sebesar Rp1.650 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik sektor pertambangan masih sangat kuat bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Namun, selain aspek ekonomi, perhatian juga diberikan pada tata kelola dan dampak sosial dari investasi tambang. Agus Suryadi, pengamat sosial dari Universitas Sumatera Utara (USU), mengingatkan bahwa keberadaan tambang seperti DPM harus dikelola secara akuntabel dan inklusif agar benar-benar menjadi lokomotif ekonomi lokal. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa pajak dan retribusi dari sektor ini benar-benar masuk ke kas daerah dan dimanfaatkan untuk memperkuat layanan publik serta membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

“Ini memberi ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik dan infrastruktur,” ujar Agus. Ia juga mengingatkan bahwa walaupun sektor tambang membawa banyak peluang, pemerintah tidak boleh mengabaikan potensi munculnya ketimpangan sosial jika distribusi manfaatnya tidak merata.

Di Kabupaten Dairi sendiri, dampak dari operasional DPM diproyeksikan bisa mengerek PAD secara signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih tergolong rendah. Tercatat pada 2022, PAD Kabupaten Dairi berada di angka Rp70,43 miliar atau setara 6,2% dari APBD. Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp91,30 miliar (7,5%) pada 2023 dan naik lagi menjadi Rp98,38 miliar (7,8%) pada 2024. Adanya kontribusi langsung dari sektor pertambangan diharapkan dapat mendorong PAD ke tingkat yang lebih optimal.

Selain memberikan dampak ekonomi langsung, keberadaan investasi tambang seperti DPM juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya industri pendukung lainnya di sekitar wilayah operasional. Hal ini membuka peluang terciptanya rantai pasok lokal dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM) yang bisa bermitra dengan perusahaan tambang.

Namun untuk mewujudkan potensi tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjamin kepastian hukum, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek besar. Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menjamin keberhasilan program ini dalam jangka panjang.

Dengan target ambisius yang telah ditetapkan dan dukungan dari berbagai pihak, Sumatera Utara kini berada pada jalur yang tepat untuk menjadikan sektor pertambangan sebagai tumpuan utama pembangunan ekonomi. Namun, keberlanjutan dan pemerataan manfaat tetap menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan yang cermat dan implementasi yang transparan.

Melalui penguatan sinergi antara pemerintah dan swasta serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, Sumut berpeluang besar mencetak prestasi baru dalam pencapaian investasi nasional sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal.