JAKARTA - Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah perbatasan seperti Merauke tak cukup hanya dengan program-program jangka pendek. Diperlukan suatu peta jalan atau kerangka besar yang mampu menjadi panduan strategis untuk menjawab tantangan pendidikan secara berkelanjutan. Inilah yang ditekankan oleh Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah, dalam sebuah diskusi terbuka bertajuk Coffee Morning yang digelar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kantor Bupati Merauke, pada Rabu, 26 Juni 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Fauzun menyuarakan urgensi menyusun grand design pendidikan daerah sebagai fondasi kuat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang selama ini membelit dunia pendidikan di Kabupaten Merauke.
"Kita tidak bisa berjalan tanpa arah. Perlu ada perencanaan menyeluruh, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tanpa itu, kita hanya memadamkan api tanpa pernah membangun pondasi yang kuat,” tegas Wakil Bupati Fauzun Nihayah di hadapan para peserta forum.
Tantangan Pendidikan di Merauke Memerlukan Penanganan Sistemik
Kabupaten Merauke yang terletak di ujung timur Indonesia menyimpan tantangan pendidikan yang cukup kompleks. Mulai dari keterbatasan guru, infrastruktur yang belum merata, kualitas pembelajaran yang masih timpang antar wilayah, hingga rendahnya partisipasi pendidikan anak-anak usia sekolah di wilayah pedalaman.
Dalam diskusi tersebut, Fauzun secara gamblang menyebut bahwa berbagai masalah pendidikan di Merauke selama ini belum ditangani secara terstruktur. Ia menyoroti perlunya koordinasi lintas sektor serta pelibatan masyarakat dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
“Masalah pendidikan di Merauke ini seperti lingkaran yang terus berputar—kalau tidak dipotong dengan rencana besar yang terukur, maka kita akan terus berada di titik yang sama. Kita butuh roadmap yang jelas, dan itu bisa kita mulai dari grand design pendidikan daerah,” lanjutnya.
Grand Design: Sebuah Langkah Strategis dan Terukur
Konsep grand design yang dimaksud oleh Fauzun bukanlah sekadar dokumen perencanaan, melainkan sebuah kerangka yang akan menjadi panduan bagi seluruh pelaku pendidikan di Merauke. Grand design ini diharapkan mampu memetakan tantangan, peluang, serta menyusun tahapan transformasi pendidikan dalam jangka panjang.
Wabup menekankan bahwa dokumen strategis ini nantinya akan memuat berbagai indikator, mulai dari pemetaan jumlah dan kompetensi guru, rasio siswa-guru, sarana dan prasarana sekolah, hingga arah kurikulum lokal yang kontekstual dengan kebutuhan dan potensi daerah Merauke.
“Pendidikan di Merauke harus bisa menjawab kebutuhan anak-anak di sini. Tidak bisa disamakan mentah-mentah dengan wilayah lain. Kita perlu kebijakan yang fleksibel, adaptif, namun tetap dalam koridor nasional,” tegas Fauzun.
Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Jadi Kunci Keberhasilan
Dalam forum tersebut, hadir pula sejumlah pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, serta tokoh masyarakat yang ikut memberikan masukan. Banyak di antara mereka menyambut positif gagasan Wabup tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung penyusunan grand design secara kolektif.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, dalam sambutannya, mengakui bahwa selama ini perencanaan pendidikan di daerahnya masih bersifat reaktif, belum menyentuh aspek strategis jangka panjang. Ia menilai ide Wabup Fauzun sangat relevan dan harus segera ditindaklanjuti.
“Kami akan mulai menyusun tim kecil yang akan mengumpulkan data dasar dan masukan dari berbagai wilayah di Merauke. Ini akan menjadi bahan baku awal dalam menyusun draft grand design yang akan dibahas lebih lanjut secara teknis,” ujar perwakilan Dinas Pendidikan.
Pendidikan Kontekstual: Membumikan Kurikulum dengan Realitas Lokal
Dalam pertemuan tersebut, salah satu poin penting yang diangkat adalah perlunya pendekatan kurikulum yang kontekstual. Menurut Wabup Fauzun, pendidikan di Merauke tidak boleh terjebak dalam pendekatan seragam nasional yang tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat lokal.
Ia mencontohkan bagaimana pentingnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal, pengenalan bahasa daerah, serta pelatihan keterampilan praktis yang bisa membantu siswa bertahan dan berkembang di lingkungan mereka sendiri.
“Pendidikan kita harus membumi. Kita tidak bisa mengajarkan anak-anak di kampung soal teori industri 4.0 jika mereka belum mengenal dasar-dasar literasi dan numerasi dengan baik. Kita harus realistis tapi tetap visioner,” kata Fauzun.
Langkah Lanjutan: Penyusunan, Konsultasi Publik, dan Pengesahan
Grand design pendidikan yang direncanakan ini akan melalui beberapa tahap, mulai dari pengumpulan data, pemetaan tantangan dan kebutuhan, konsultasi publik di tingkat distrik, hingga pembahasan bersama DPRD sebelum nantinya ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah atau payung hukum yang sah.
Wabup berharap seluruh pihak, termasuk lembaga pendidikan swasta, organisasi masyarakat, dan bahkan media lokal, ikut mengambil peran aktif dalam proses penyusunan tersebut.
“Kalau ini sukses, maka dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan kita bisa melihat perubahan nyata. Kita tidak lagi bicara soal minim guru atau anak-anak putus sekolah, tapi tentang kualitas lulusan yang siap bersaing secara global tanpa kehilangan akar budayanya,” tandas Fauzun.
Perubahan Dimulai dari Perencanaan yang Matang
Komitmen Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah, untuk membangun pendidikan melalui pendekatan grand design menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pendidikan yang tidak ringan. Dengan perencanaan yang matang, partisipasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat secara luas, Merauke diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang unggul, berdaya saing, dan tetap berakar pada identitas lokal.
Langkah awal ini menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan di Merauke. Grand design bukan sekadar dokumen, tetapi kompas yang akan menuntun arah pembangunan pendidikan yang lebih adil dan merata bagi seluruh anak-anak di Bumi Anim Ha.