JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Painan dalam menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) Stimulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada warga terdampak bencana. Total bantuan yang dikucurkan mencapai Rp37,08 miliar, dan ditujukan untuk mendukung pemulihan hunian masyarakat yang terdampak bencana alam.

Proses penyaluran dimulai dengan pembukaan blokir dana secara simbolis kepada delapan perwakilan warga, yang dilaksanakan di Aula BRI Cabang Painan. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, Pimpinan Cabang BRI Painan Alvin Nur Muhammad, Ketua DPRD Darmansyah, Kapolres AKBP Derry Indra, Kalaksa BPBD Yuskardi, serta unsur Forkopimca Kecamatan Koto XI Tarusan dan Bayang.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyampaikan bahwa bantuan DSP ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memulihkan kondisi warga terdampak bencana, khususnya melalui perbaikan dan pembangunan rumah tinggal.
“Saya tegaskan dana ini agar digunakan sebagaimana mestinya, dan jangan digunakan untuk keperluan lain selain untuk perbaikan rumah sesuai dengan kategori yang sudah ditetapkan,” ujar Hendrajoni.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dana yang disalurkan sebesar Rp37,08 miliar akan digunakan untuk membantu 1.240 unit rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana alam tahun 2024. Rinciannya, terdapat 241 unit rumah mengalami kerusakan berat, 509 unit rusak sedang, dan 490 unit rusak ringan.

“Dana ini akan digunakan sesuai tingkat kerusakan, yakni Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk pembangunan kembali rumah rusak berat dengan tipe 36,” tambahnya.

Mekanisme pencairan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan rumah. Untuk tahap awal, sebanyak 186 unit rumah kategori rusak ringan dan sedang telah menyelesaikan administrasi guna pembukaan blokir rekening dan akan menerima pencairan dana tahap pertama sebesar 50 persen.
Tahap selanjutnya akan menyusul untuk 481 unit rumah lainnya yang saat ini masih dalam proses administrasi.

Kerja sama dengan BRI dinilai strategis, mengingat jaringan layanan bank pelat merah ini mencakup wilayah luas dan mampu menjangkau masyarakat di pelosok daerah. Pimpinan Cabang BRI Painan, Alvin Nur Muhammad menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan.
“BRI Cabang Painan dengan jaringan kerja pada 13 kantor unit dan cabang yang tersebar di 15 kecamatan di Pesisir Selatan, siap memberikan layanan terbaik untuk masyarakat penerima dana bantuan DSP Stimulan ini,” kata Alvin.

Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sesuai prosedur dan tetap menunggu koordinasi serta arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan.
“BRI sesuai aturan, menunggu surat perintah buka blokir rekening dari BPBD Pesisir Selatan, dan selanjutnya memverifikasi dan membuka blokir sesuai dengan petunjuk pelaksanaan BPBD,” jelasnya.

Sinergi antara pemerintah daerah, BNPB, dan BRI ini menjadi contoh nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Selain memastikan bantuan tepat sasaran, pendekatan berbasis lembaga keuangan juga diharapkan memberi rasa aman dan transparansi bagi warga penerima.

Sebagai salah satu kabupaten yang rawan terhadap bencana seperti banjir dan longsor, Pesisir Selatan membutuhkan solusi cepat dan terorganisir dalam penanganan dampak bencana. Pendekatan berbasis stimulan perumahan ini memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik.

Langkah Pemkab Pessel bersama BRI juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana. Dengan memfasilitasi bantuan yang tepat guna dan tepat waktu, harapannya proses pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial.

Penyaluran DSP Stimulan ini diharapkan berjalan lancar hingga seluruh warga terdampak bencana mendapatkan bantuan secara merata. Selain mempercepat proses rehabilitasi, keberhasilan program ini dapat menjadi model penanganan bencana berbasis kemitraan antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah di wilayah lain di Indonesia.