JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik untuk periode Juni dan Juli 2025. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan diperpanjang. Diskon tarif listrik sebelumnya diberikan selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk meringankan dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Latar Belakang Kebijakan Diskon Tarif Listrik

Pada awal tahun 2025, pemerintah memutuskan untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat menghadapi dampak ekonomi dari kenaikan PPN dan inflasi yang meningkat. Program ini mencakup sekitar 81,42 juta pelanggan PT PLN (Persero) dan diharapkan dapat meringankan beban biaya hidup masyarakat.

Namun, meskipun tarif PPN akhirnya tetap di angka 11 persen, pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan kebijakan diskon tarif listrik selama dua bulan tersebut. Pemberian diskon dilakukan secara otomatis melalui sistem PLN, baik untuk pelanggan pascabayar maupun prabayar.

Keputusan Pembatalan Diskon Tarif Listrik

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen hanya berlaku selama dua bulan dan tidak akan diperpanjang. "Enggak diperpanjang, dua bulan aja," ujar Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 JANUARI 2025 .

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi makro dan kebutuhan anggaran negara. Pemerintah menilai bahwa program diskon ini telah mencapai tujuannya dalam memberikan bantuan sementara kepada masyarakat.

Dampak Pembatalan Diskon bagi Rumah Tangga

Dengan berakhirnya diskon tarif listrik pada Februari 2025, pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA kini harus membayar tarif listrik sesuai ketentuan normal. Hal ini berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi mereka yang sebelumnya terbantu dengan adanya diskon.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu, menyampaikan bahwa pemberian diskon ini adalah langkah adaptif dan terukur. "Diskon ini adalah bentuk nyata dari perlindungan pemerintah terhadap daya beli masyarakat di masa-masa penyesuaian kebijakan fiskal," ujarnya .

Namun, setelah program diskon berakhir, masyarakat diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan tarif normal dan mengelola penggunaan energi secara lebih efisien.

Kebijakan Tarif Listrik Kuartal II 2025

Meskipun diskon tarif listrik tidak diperpanjang, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi PLN pada kuartal II-2025 (April-Juni 2025). Keputusan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, serta menghindari beban tambahan di tengah kondisi perekonomian yang masih terus pulih.

Menteri Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa tarif tenaga listrik kuartal II tahun 2025 tetap, yaitu sama dengan tarif tenaga listrik periode kuartal I tahun 2025, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh pemerintah .

Langkah Pemerintah Selanjutnya

Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Meski diskon tarif listrik tidak diperpanjang, pemerintah tetap berupaya untuk melindungi daya beli masyarakat melalui kebijakan-kebijakan lain yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk lebih efisien dalam menggunakan energi listrik, seperti dengan memanfaatkan teknologi hemat energi dan mengurangi konsumsi listrik yang tidak perlu.

Keputusan pemerintah untuk tidak memperpanjang diskon tarif listrik pada Juni dan Juli 2025 menjadi tantangan tersendiri bagi rumah tangga di Indonesia. Meskipun tarif listrik tetap pada kuartal II-2025, beban biaya listrik yang lebih tinggi setelah berakhirnya diskon dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memantau kondisi ekonomi dan merancang kebijakan yang dapat membantu meringankan beban masyarakat, serta mendorong efisiensi energi di tingkat rumah tangga.