JAKARTA - Musim kemarau yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2025 menjadi perhatian serius bagi banyak pihak, terutama di Provinsi Riau. Dalam konteks ini, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Pusat, Tri Handoko Seto, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang dapat ditimbulkan, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kesiapsiagaan ini bukan hanya sekadar langkah preventif, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang kompleks dan sering kali berulang di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki iklim tropis seperti Riau. Dengan kondisi cuaca yang kering dan suhu yang meningkat selama musim kemarau, risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya karhutla yang dapat berkembang secara masif dan menimbulkan dampak negatif, termasuk asap lintas batas yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari.

Tri Handoko Seto mengingatkan bahwa Provinsi Riau harus memiliki stamina penanganan yang kuat untuk menghadapi tantangan ini. Stamina di sini merujuk pada kemampuan dan kesiapan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk bekerja sama dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan, penegakan hukum, hingga edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kebakaran hutan.

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan adalah dengan melakukan pemantauan dan pengawasan yang intensif terhadap area-area rawan kebakaran. BMKG, bersama dengan instansi terkait, perlu melakukan pemetaan wilayah yang berisiko tinggi dan mengidentifikasi titik-titik yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan informasi yang akurat, langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan lebih efektif, seperti penyiapan alat pemadam kebakaran dan pelatihan bagi relawan di tingkat lokal.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci dalam upaya pencegahan karhutla. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta cara-cara untuk mencegahnya. Program-program sosialisasi yang melibatkan komunitas lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan mereka dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan kebakaran.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga tidak dapat diabaikan. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau, terutama yang bergerak di sektor perkebunan dan kehutanan, harus memiliki komitmen untuk mencegah kebakaran hutan. Ini termasuk penerapan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, serta investasi dalam teknologi yang dapat membantu mendeteksi dan memadamkan kebakaran lebih cepat.

Dalam konteks ini, teknologi modifikasi cuaca juga dapat menjadi salah satu solusi yang dipertimbangkan. Dengan melakukan modifikasi cuaca, diharapkan dapat meningkatkan curah hujan di wilayah-wilayah yang rawan kebakaran, sehingga mengurangi risiko terjadinya karhutla. Namun, penggunaan teknologi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan penelitian yang mendalam, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Sebagai penutup, kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2025 adalah tanggung jawab bersama. Provinsi Riau harus memiliki stamina penanganan yang kuat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang dapat berkembang secara masif. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta penerapan langkah-langkah pencegahan yang efektif, diharapkan dampak negatif dari karhutla dapat diminimalisir. Kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak akan menjadi kunci dalam menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.