JAKARTA - Langkah progresif tengah diambil Pemerintah Provinsi Jakarta dalam rangka menanamkan budaya transportasi berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemprov Jakarta kini diwajibkan menggunakan moda transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini bukan sekadar simbol, melainkan wujud nyata dari komitmen Pemprov untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi serta mendukung mobilitas ramah lingkungan di ibu kota.
Menurut Gubernur Pramono, kebijakan ini telah dirancang secara menyeluruh dengan dukungan peraturan resmi serta fasilitas yang menunjang. Pemprov memberikan akses transportasi publik secara gratis kepada ASN setiap hari Rabu, mencakup layanan Transjakarta, MRT, dan LRT. Dengan demikian, seluruh ASN di Jakarta diharapkan bisa beradaptasi dengan pola perjalanan baru yang lebih efisien, hemat, dan berdampak positif bagi lingkungan.
Pramono menegaskan bahwa aturan ini bersifat wajib dan tidak dapat ditawar. ASN yang kedapatan tetap menggunakan kendaraan pribadi pada hari Rabu akan dikenakan sanksi. “Saya sudah meminta Biro Kepegawaian untuk mengumumkan ke dalam. Siapa pun tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan pribadi. Kalau nanti kedapatan, saya akan berikan tindakan tegas,” ujarnya dengan nada serius.
Kebijakan ini diperkuat melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur kewajiban ASN untuk menggunakan transportasi publik setiap hari Rabu, baik untuk keperluan perjalanan dinas, perjalanan dari dan ke kantor, maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas kerja.
Menariknya, Gubernur Pramono pun memberikan contoh langsung dengan turut menggunakan moda transportasi publik dalam aktivitasnya. Ia berharap langkah ini akan menjadi teladan bagi para ASN. “Saya ingin memberi contoh agar budaya ini bisa tertanam, tidak hanya di kalangan birokrat tetapi juga masyarakat luas,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan semangat Pemprov Jakarta dalam membangun kota yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut tidak hanya mengedepankan efisiensi transportasi, tapi juga bertujuan mengurangi emisi karbon, meredam kemacetan lalu lintas, serta mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi warga kota.
Selain dari aspek lingkungan, pendekatan ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan ASN. Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap kebijakan ini menjadi tolak ukur etika pelayanan publik yang baik. Pramono menyebutkan bahwa keengganan untuk mematuhi aturan ini akan dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap prinsip pemerintahan yang tertib dan berorientasi publik.
“Ini bukan hanya urusan kendaraan atau kemacetan, tapi soal cara berpikir dan cara hidup. Kita sedang mendidik diri kita sendiri agar tidak egois dalam menggunakan ruang publik,” tutur Pramono lebih lanjut.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov telah menyiapkan sarana pendukung yang memadai. Setiap ASN yang hendak menggunakan moda transportasi publik pada hari Rabu akan mendapatkan fasilitas tap-in gratis melalui kartu khusus atau sistem digital yang telah terintegrasi dengan data ASN. Hal ini untuk memastikan tidak ada hambatan logistik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Langkah ini pun mendapat respons beragam dari kalangan ASN. Beberapa di antaranya menyambut baik dan menganggap sebagai kesempatan untuk mengenal lebih jauh sistem transportasi umum Jakarta. “Awalnya saya ragu, tapi setelah mencoba MRT dan Transjakarta, ternyata lebih cepat dan nyaman dari yang saya bayangkan,” ujar seorang ASN di lingkungan Biro Administrasi Pemprov.
Namun demikian, ada pula yang masih memerlukan waktu untuk beradaptasi. Terutama bagi ASN yang tinggal di wilayah penyangga Jakarta dengan akses transportasi umum yang terbatas. Untuk itu, Pemprov disebut tengah menjajaki opsi ekspansi layanan feeder ke titik-titik suburban guna memperluas cakupan kebijakan ini.
Gubernur Pramono menyadari bahwa transisi menuju kebiasaan baru tidak bisa berlangsung instan. Namun, ia optimistis bahwa dengan konsistensi dan pendekatan teladan, perubahan bisa tercapai secara bertahap. “Setiap kebijakan baru pasti ada tantangannya. Tapi kalau kita tidak mulai sekarang, kapan lagi? Kota ini butuh perubahan yang nyata, dan ASN harus menjadi pelopornya,” tegasnya.
Dengan semakin tingginya kesadaran atas pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi polusi udara, langkah yang diambil oleh Pemprov Jakarta ini dianggap tepat waktu. Apalagi Jakarta selama ini dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia. Kebijakan ini diharapkan dapat memberi kontribusi langsung dalam mengurai permasalahan tersebut.
Lebih dari sekadar kebijakan birokrasi, kewajiban menggunakan transportasi umum bagi ASN Jakarta adalah simbol dari perubahan budaya kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketika para pelayan publik mulai menunjukkan komitmen terhadap lingkungan dan efisiensi transportasi, maka publik pun diharapkan akan terdorong untuk mengikuti.
Kebijakan ini menjadi semacam “ujian kedewasaan” bagi ASN Jakarta mampukah mereka menjadi agen perubahan yang dimaksudkan? Jika berhasil, kebijakan ini bukan tak mungkin akan diadopsi oleh kota-kota lain di Indonesia yang tengah mencari solusi konkret atas persoalan transportasi dan lingkungan.
