JAKARTA - Antusiasme masyarakat Bengkulu terlihat tinggi saat mereka berbondong-bondong mengunjungi Kantor Samsat Kota Bengkulu untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dari luar, suasana terlihat tertib dan sistem pelayanan berjalan dengan lancar. Namun, di balik antrean yang rapi, tersimpan keresahan sebagian warga atas kenaikan tarif pajak kendaraan yang mulai diberlakukan secara nasional awal tahun ini.
Bagi banyak warga, keputusan kenaikan tarif ini bukan hanya sekadar angka tambahan, tetapi menjadi beban baru di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Kenaikan yang cukup signifikan dalam satu tahun menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, terutama mereka yang memiliki kendaraan roda dua keluaran lama.
Salah satu warga Bentiring, Rika, menyampaikan keheranannya saat mengetahui besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan tahun ini. “Tahun kemarin saya bayar pajak Rp156.500, sekarang jadi Rp237.000 ditambah opsen Rp80.500,” ungkapnya. Ia menilai tidak adil jika motor tua yang sudah berusia puluhan tahun harus dibebani tarif setara dengan kendaraan baru. Meskipun demikian, ia tetap membayar kewajiban tersebut demi menghindari sanksi administrasi.
Kenaikan pajak kendaraan ini disebut-sebut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor kendaraan bermotor. Namun, langkah ini justru memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat bawah. Banyak dari mereka merasa kebijakan ini diterapkan secara mendadak tanpa adanya sosialisasi yang cukup luas.
Senada dengan Rika, Yuliarto, warga Penurunan, juga menyuarakan pendapatnya. Menurutnya, kenaikan pajak seharusnya bisa dipahami jika dilakukan secara bertahap. Ia menyayangkan bahwa perubahan ini terlalu cepat dan terasa sangat memberatkan. “Kalau naiknya bertahap, mungkin kami bisa terima. Tapi ini terasa mendadak, dan jumlahnya jauh lebih besar dari tahun lalu,” katanya dengan nada prihatin.
Meski menyimpan keluhan, warga juga memberikan apresiasi atas perbaikan kualitas layanan di Samsat Bengkulu. Beberapa warga mengakui bahwa proses pembayaran kini terasa lebih cepat dan transparan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Antrean yang tertib, sistem pendaftaran yang jelas, dan informasi yang mudah diakses membuat pengalaman mengurus pajak kendaraan terasa lebih efisien.
Namun, tetap saja, sorotan utama tertuju pada substansi kebijakan fiskal ini. Banyak masyarakat berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan daya beli dan kondisi ekonomi mereka. Terlebih, dalam beberapa bulan terakhir, harga kebutuhan pokok mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Situasi ini membuat masyarakat harus lebih selektif dalam membagi pengeluaran rumah tangga mereka, dan kenaikan pajak kendaraan dianggap sebagai tambahan beban yang kurang tepat waktunya.
Kritik terhadap tarif pajak kendaraan yang baru juga berkaitan dengan perbedaan kondisi kendaraan. Beberapa warga menganggap tidak adil apabila motor tua dan kendaraan mewah dibebani pajak dengan skema yang serupa. Mereka meminta agar sistem penilaian pajak mempertimbangkan usia dan nilai jual kendaraan agar terasa lebih proporsional.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu terkait kemungkinan penyesuaian ulang atau evaluasi terhadap tarif pajak yang baru ini. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat, yang berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam merespons keluhan yang muncul.
Harapan masyarakat tidak berhenti pada pengurangan angka tarif semata, tetapi juga menyangkut transparansi proses kebijakan. Mereka meminta agar segala perubahan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti tarif pajak, dapat terlebih dahulu disosialisasikan dengan baik. Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pemberlakuan kebijakan dinilai penting untuk mencegah penolakan dan kegelisahan publik.
Kenaikan tarif pajak kendaraan di Bengkulu menjadi contoh nyata bahwa kebijakan fiskal memerlukan keseimbangan antara target penerimaan negara dan kemampuan ekonomi rakyat. Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi dan tekanan inflasi yang masih membayangi, kepekaan pemerintah terhadap kondisi lapangan menjadi sangat krusial.
Diharapkan, ke depan pemerintah melalui Bapenda dan instansi terkait dapat mengkaji ulang kebijakan ini dengan lebih matang. Evaluasi yang mempertimbangkan suara masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung, dapat menciptakan solusi yang lebih berkeadilan. Tujuan peningkatan pendapatan daerah tentu penting, namun semestinya tidak boleh mengorbankan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.
Bagi warga seperti Rika dan Yuliarto, suara mereka mencerminkan keresahan banyak pihak yang berharap pemerintah dapat lebih bijaksana dalam menetapkan kebijakan. Mereka tidak menolak untuk membayar pajak, namun menginginkan sistem yang adil dan tidak memberatkan, terutama bagi masyarakat kecil yang selama ini selalu taat memenuhi kewajiban.
