JAKARTA - Upaya percepatan transisi energi di Indonesia mendapat momentum baru setelah Brasil disebut sebagai calon mitra strategis oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Pernyataan ini langsung disambut oleh kalangan parlemen, salah satunya dari Fraksi Partai Golkar yang melihat peluang besar dalam menjalin hubungan bilateral yang lebih erat dengan negara Amerika Selatan tersebut.

Anggota DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin, menilai pemerintah harus segera memanfaatkan potensi kerja sama dengan Brasil untuk mempercepat transformasi energi nasional. Menurutnya, sinergi ini tidak hanya penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga menjadi bagian penting dari diplomasi energi yang memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Brasil: Laboratorium Energi Terbarukan Dunia

Brasil selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan capaian luar biasa dalam pengembangan energi terbarukan, terutama bioenergi dan tenaga air. Dengan lebih dari 80% kebutuhan listriknya berasal dari sumber energi bersih, Brasil menawarkan banyak pelajaran berharga bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih bergantung besar pada batu bara dan minyak bumi.

Hal ini yang kemudian membuat Mukhtarudin mendorong agar pemerintah tidak menyia-nyiakan peluang yang muncul dari potensi kemitraan dengan Brasil. Menurutnya, pembelajaran teknologi, alih pengetahuan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dari Brasil dapat mendorong akselerasi roadmap transisi energi yang saat ini tengah digarap oleh berbagai kementerian/lembaga.

“Pemerintah harus memaksimalkan potensi kerja sama dengan Brasil guna mempercepat agenda transisi energi nasional,” ujar Mukhtarudin menanggapi pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia, Jumat 11 JULI 2024.

Ia menambahkan bahwa kerja sama internasional di bidang energi sudah bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia ke depan.

Komitmen Parlemen dalam Agenda Energi Bersih

Dukungan Mukhtarudin terhadap transisi energi bukan tanpa dasar. Selama ini, Fraksi Golkar dikenal konsisten menyuarakan pentingnya bauran energi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Bahkan, dalam beberapa rapat kerja bersama kementerian teknis, mereka aktif menanyakan perkembangan proyek-proyek energi terbarukan serta hambatan-hambatan yang masih dihadapi di lapangan.

Mukhtarudin juga menegaskan bahwa parlemen siap memberikan dukungan regulatif dan anggaran untuk mempercepat realisasi target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Salah satu yang ia tekankan adalah perlunya payung hukum yang lebih kuat dalam mengatur skema transisi, agar tidak hanya bergantung pada Perpres atau kebijakan sektoral semata.

"Transisi energi tidak boleh dilakukan setengah hati. Kita butuh landasan hukum yang kokoh dan sistem insentif yang menarik bagi swasta," tegasnya.

Brasil dan Indonesia: Kemiripan Tantangan dan Potensi

Dalam banyak hal, Brasil dan Indonesia memiliki karakteristik yang mirip. Keduanya adalah negara berkembang dengan wilayah geografis luas, potensi energi terbarukan yang besar, dan tantangan yang serupa dalam menghadapi transisi energi. Kedua negara juga tergabung dalam forum G20 dan memiliki kepentingan bersama dalam memperjuangkan transisi yang adil (just energy transition) di forum global.

Brasil, misalnya, telah sukses mengembangkan sektor bioetanol dari tebu secara massif, yang menjadi sumber energi transportasi utama di negara tersebut. Teknologi dan kebijakan publik yang mendukung pengembangan biofuel bisa menjadi salah satu fokus kerja sama bilateral dengan Indonesia yang juga memiliki sumber daya biomassa melimpah.

Selain itu, pengalaman Brasil dalam membangun pembangkit listrik tenaga air skala besar juga relevan dengan potensi Indonesia yang memiliki ribuan sungai yang bisa dikembangkan secara terukur dan ramah lingkungan.

Menguatkan Diplomasi Energi Indonesia

Pernyataan Bahlil Lahadalia mengenai Brasil sebagai mitra strategis menunjukkan adanya arah baru dalam diplomasi energi Indonesia. Selama ini, kerja sama energi Indonesia lebih banyak terfokus pada negara-negara Eropa, Jepang, dan China. Dengan melirik Brasil, Indonesia menunjukkan keterbukaan terhadap mitra non-tradisional yang justru memiliki pendekatan yang lebih dekat dengan realitas negara berkembang.

Mukhtarudin menyatakan bahwa diplomasi energi tidak hanya bicara soal investasi, tetapi juga soal membangun kepercayaan dan pertukaran teknologi yang saling menguntungkan. Ia berharap pemerintah bisa segera menindaklanjuti niat tersebut dengan pertemuan bilateral tingkat tinggi dan konkretisasi bentuk kerja sama teknis.

“Saya mendorong agar pemerintah segera menyusun peta jalan kerja sama dengan Brasil, termasuk skema alih teknologi, pelatihan SDM, dan joint venture proyek energi bersih,” tambah Mukhtarudin.

Tantangan Realisasi di Lapangan

Namun, Mukhtarudin juga mengingatkan bahwa kerja sama ini tidak akan berjalan mulus tanpa kesiapan dari dalam negeri. Ia menyoroti beberapa tantangan yang masih harus dibenahi, seperti birokrasi lintas kementerian, tumpang tindih regulasi, hingga minimnya insentif bagi pelaku usaha lokal yang ingin masuk ke sektor energi hijau.

Menurutnya, kerja sama internasional akan efektif jika diiringi dengan reformasi internal yang serius.

“Brasil bisa menjadi mitra yang strategis, tapi kita juga harus membenahi dapur sendiri. Kesiapan SDM, insentif fiskal, dan kepastian hukum harus diperkuat,” ucapnya.

Kesempatan yang Tak Boleh Disia-siakan

Langkah Indonesia menggandeng Brasil dalam transisi energi adalah langkah yang patut diapresiasi. Dalam konteks geopolitik dan ekonomi global yang tengah berubah cepat, kerja sama semacam ini dapat menjadi modal penting dalam membangun sistem energi yang tangguh, bersih, dan inklusif.

Dorongan dari DPR, khususnya Fraksi Golkar melalui Mukhtarudin, menunjukkan bahwa proses transformasi energi bukan hanya domain eksekutif, melainkan menjadi agenda bersama seluruh elemen bangsa. Dengan sinergi lintas sektor dan diplomasi yang aktif, harapan untuk mencapai Indonesia bebas emisi bukan sekadar retorika, melainkan sebuah target yang dapat dicapai bersama.